 |
| kantor Kemenkeu |
Voktis, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatat defisit sebesar Rp 319 triliun. Angka tersebut setara dengan 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelaksanaan APBN hingga September masih sesuai dengan perencanaan. Penerimaan negara tercatat Rp 2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu anggaran.
"Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Suahasil menjelaskan, defisit APBN pada akhir September meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,9% terhadap PDB. Pada akhir September, defisit mencapai 1,24% terhadap PDB.
Penerimaan Pajak Tumbuh 24,1%
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama APBN. Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 240,1 triliun, tumbuh 8,5%. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun atau meningkat 41,7% secara tahunan.
Belanja Negara Tembus Rp 2.660,5 Triliun
Realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu APBN.
Belanja pemerintah pusat digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah memastikan realisasi belanja terus dipantau agar sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Harga Minyak Jadi Perhatian
Suahasil mengatakan pengelolaan APBN perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara. Perubahan harga minyak, misalnya, dapat meningkatkan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.
Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi agar dampaknya terhadap kondisi fiskal tetap terkendali.
Selain itu, pemerintah menaruh perhatian terhadap kondisi pasar keuangan global, terutama ketika suku bunga masih tinggi dan volatilitas pasar meningkat.
Menurut Suahasil, kredibilitas pemerintah dalam mengelola APBN menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Pemerintah juga akan memperhatikan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN," ujarnya.
Suahasil menegaskan APBN harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Pemerintah pun berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita," pungkasnya.