Bupati Natuna Protes ke MPR: Kami Penyumbang Migas Besar, Masa Pakai Minyak Tanah Terus?

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Natuna meluapkan keprihatinannya terkait ketimpangan distribusi energi yang dialami masyarakat perbatasan. Meski wilayahnya dikenal sebagai salah satu penyumbang minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Indonesia, warga Natuna hingga saat ini masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan harian dan belum tersentuh program LPG 3 kg bersubsidi.

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Natuna dalam forum rapat kerja bersama jajaran pimpinan MPR RI di Jakarta. Pemkab Natuna menyoroti lambatnya proses konversi energi di wilayah paling utara Indonesia tersebut, padahal usulan pengalihan dari minyak tanah ke LPG subsidi sudah diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan.

Bupati Natuna mengungkapkan rasa kekecewaannya saat memaparkan kondisi di daerahnya. "Satu lagi mengenai migas Pak Ketua. Kami ini penyumbang migas, salah satu migas terbesar. Kami di bawah laut kami itu ada gas yang dialirkan ke Singapura. Tapi sejak kami pemekaran sampai sekarang Pak Ketua, kami masih memakai minyak tanah. Mengajukan peralihan dari minyak tanah kepada gas LPG subsidi sudah sampai di ESDM, diajukan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menolak karena tidak ada dana untuk pengalihan, karena itu kan subsidi. Lah, kami ini penyumbang loh Pak Ketua. Masa mau pakai minyak tanah terus?" kata Bupati Natuna.

Merespons paparan tersebut, Pimpinan Rapat menegaskan kembali situasi di lapangan dengan menanyakan ketersediaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di Natuna. "Jadi masih belum, tidak menggunakan LPG 3 kg?" tanya Pimpinan Rapat.

Bupati Natuna menjawab, "Tidak ada Pak Ketua."

Pimpinan Rapat kembali memperjelas, "Adanya minyak tanah?"

Bupati Natuna membenarkan, "Minyak tanah."

Pimpinan Rapat lantas menanggapi, "Kompor yang berabu?"

Bupati Natuna mempertegas kekecewaannya atas lambatnya pemerataan energi di daerah terluar Indonesia tersebut. "Iya. Padahal Pak Presiden sudah mau mengganti kompor listrik. Kami masih pakai kompor minyak tanah. Dan kalau ada LPG 12 kg Pak Ketua, itulah yang masuk dari Kalimantan. Itu untuk rumah makan, untuk UMKM, dan restoran-restoran. Masyarakat ada sebagian pakai, ada yang tidak. Tidak ada yang subsidi. Sebenarnya subsidi itu kan hak masyarakat kami, apalagi kami di perbatasan dan kami penyumbang terbesar," tutur Bupati Natuna.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, memberikan sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi di Natuna. Pihaknya menekankan pentingnya pengawalan investasi serta optimalisasi kawasan khusus agar dampak ekonomi migas dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.

"Solusi berikutnya tentunya mungkin juga bisa dipikirkan bagaimana aktivasi Kawasan Ekonomi Khusus. Dan investasi migas di sini juga bisa terus kita kawal, ya kan. Karena tadi peluangnya, potensinya besar. Bahkan tidak hanya di Natuna, tapi yang lain sebagainya itu masih punya peluang untuk dieksplorasi, dieksploitasi. Dan hasilnya pun kembali kepada Natuna," tegas Wakil Ketua MPR RI (Edhie Baskoro Yudhoyono).

Diharapkan lewat dorongan dari legislatif ini, kementerian terkait dapat meninjau ulang alokasi anggaran subsidi energi agar keadilan sosial serta pemerataan fasilitas dasar dapat menyasar masyarakat di wilayah garda terdepan NKRI.