JAKARTA — Susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 menjadi salah satu jajaran pemerintahan dengan jumlah pejabat terbanyak dalam sejarah modern Indonesia. Dengan total 143 posisi kunci—meliputi 49 Menteri, 57 Wakil Menteri, 11 Kepala Lembaga, dan 26 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)—postur kabinet ini menuai kritik tajam sekaligus pembelaan terkait efektivitas tata kelola negara.
Sorotan Publik dan Anggaran
Sejumlah pengamat ekonomi dan perwakilan masyarakat sipil menilai bahwa penambahan jumlah kementerian dan pejabat tinggi berpotensi membengkakkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembengkakan ini dinilai tidak hanya berasal dari gaji serta tunjangan pejabat, melainkan juga dari biaya operasional, pembentukan kelembagaan baru, hingga pengadaan infrastruktur pendukung birokrasi.
Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, ukuran kabinet yang membesar memicu kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kewenangan (overlapping) serta lambatnya pengambilan keputusan akibat jalur birokrasi yang makin panjang.
Argumentasi Pemerintah
Di sisi lain, pihak pemerintah dan koalisi pendukung menegaskan bahwa pembentukan kabinet berukuran besar ini didasarkan pada kebutuhan objektif untuk menangani cakupan pembangunan nasional yang luas dan kompleks.
Beberapa poin utama yang disampaikan untuk mendukung struktur ini antara lain:
Fokus Spesifik: Pemisahan beberapa kementerian bertujuan agar setiap fokus pembangunan (seperti pendidikan, kebudayaan, atau riset) dapat ditangani secara lebih spesifik dan mendalam.
Konsolidasi Stabilitas: Mengakomodasi berbagai kekuatan politik dan elemen masyarakat dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik nasional demi kelancaran program-program strategis.
Akselerasi Program: Kehadiran para wakil menteri dan kepala lembaga diharapkan dapat mempercepat koordinasi eksekusi kebijakan di lapangan.
Tantangan utama bagi pemerintahan saat ini adalah membuktikan bahwa besarnya ukuran kabinet sejajar dengan peningkatan kualitas layanan publik dan realisasi program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.