Tetap Gelar Misi Diplomatik Energi, Presiden Macron Bertolak ke Teluk Persia di Tengah Kerusuhan Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (ANTARA/Anadolu/aa)

VOKTIS, MOSKOW — Pemimpin negara Prancis, Emmanuel Macron, dipastikan bakal terus melangkah sesuai rencana kerja diplomatiknya menuju kawasan Teluk Persia mulai Senin hingga Rabu (21/10) untuk mengamankan ketahanan energi nasional. Keputusan ini diambil di tengah situasi dalam negeri Prancis yang bergejolak akibat aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh di berbagai wilayah.

Rangkaian safari diplomatik yang mencakup Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar tersebut menjadi fokus utama orang nomor satu di Prancis itu untuk meredakan gejolak pasar bahan bakar. Langkah strategis ini ditempuh tak lama setelah aksi protes publik meletus secara luas menuntut stabilitas biaya hidup.

Di tengah situasi keamanan yang memanas pascademonstrasi hebat pada Sabtu (17/10), Presiden Emmanuel Macron menyampaikan penegasan mengenai prioritas dan agenda penerbangannya melalui pidato resmi.

"Para pengunjuk rasa telah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai biaya hidup dan harga bahan bakar. Saya telah mengambil beberapa inisiatif di tingkat internasional untuk menjamin pasokan bahan bakar dan gas, serta menangani situasi di pasar energi. Besok pagi, saya akan melanjutkan upaya ini dengan melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk Persia," kata Macron dalam pidatonyo yang disiarkan Istana Elysee, Minggu (18/10).

Eskalasi massa di seluruh Prancis dipicu oleh gelombang keresahan warga atas melonjaknya harga barang pokok serta impitan ekonomi harian. Namun, unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan ribu warga tersebut bergeser menjadi aksi anarkis di banyak tempat.

Rentetan peristiwa ricuh itu diwarnai bentrokan fisik antara massa dan aparat pengaman, aksi pembakaran fasilitas umum, hingga penjarahan toko-toko. Kelompok-kelompok pemuda anarkis merusak kendaraan pribadi, merubuhkan tempat perhentian bus, serta memecahkan etalase pertokoan di pusat kota.

Aparat keamanan bertindak keras untuk mengendalikan situasi dengan melepaskan tembakan gas air mata, menggunakan granat kejut, serta mengoperasikan armada meriam air guna membubarkan kerumunan massa yang berbuat kekerasan.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat estimasi peserta unjuk rasa mencapai sedikitnya 550.000 orang di seluruh penjuru negeri, di mana 110.000 orang di antaranya memadati jalanan ibu kota Paris. Kerusuhan tersebut berdampak fatal pada keamanan pihak kepolisian dan warga sipil.

Berdasarkan keterangan Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, lebih dari 2.000 orang pembuat kerusuhan berhasil diamankan dan ditahan oleh petugas. Di samping itu, laporan resmi mencatat lebih dari 600 anggota kepolisian dan petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka saat menanggulangi gelombang tindakan vandalisme tersebut. Aksi tersebut juga memicu kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta euro bagi sektor ritel.