 |
| Aksi Mahasiswa di Kantor Gubernur Jambi, Kamis sore (8/10/2026). (Foto: Dok/JambiOne.com) |
JAMBI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (8/10/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah. Massa memadati kawasan gerbang kantor gubernur, sementara aparat kepolisian bersiaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah audit terbuka terhadap penggunaan bantuan pemerintah pusat senilai Rp 30 miliar yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di Jambi.
Mahasiswa menilai transparansi penggunaan anggaran diperlukan agar masyarakat mengetahui pemanfaatan dana tersebut di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Jambi mendesak pemerintah mempercepat pemulihan dampak karhutla. Upaya tersebut meliputi penyediaan layanan kesehatan bagi warga terdampak, pengelolaan data secara terpadu, serta pembasahan lahan gambut untuk mencegah api meluas.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lalai menjaga wilayah konsesinya.
Mereka mendesak pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar, termasuk pencabutan izin usaha. Pemerintah juga diminta membuka data mengenai kawasan terbakar yang berada di dalam wilayah izin perusahaan.
Tuntutan lainnya adalah penyusunan langkah pencegahan karhutla yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Mahasiswa berharap kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.
Aksi tersebut berlangsung di tengah sorotan terhadap kondisi udara Jambi akibat kabut asap. Mahasiswa meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
Dalam pemberitaan JambiOne, Aliansi Mahasiswa Jambi juga memberikan ultimatum lima hari agar Jambi bebas dari asap atau Gubernur Jambi mundur dari jabatannya.