10.070 Unit Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi, Pemerintah Perketat Pengawasan Lapangan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Lampung Selatan - Pemerintah mencatat sebanyak 10.070 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Indonesia telah resmi beroperasi secara serentak. Langkah ini dibarengi dengan pengawasan ketat di lapangan selama delapan hari sesuai arahan langsung Presiden Republik Indonesia.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan peninjauan operasional KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis.

"Hari ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak beroperasi, dan selama delapan hari Presiden meminta untuk terus melakukan monitoring di lapangan," ujar Zulkifli Hasan di Lampung Selatan, Kamis.

Peninjauan dan pengawasan intensif terhadap unit-unit koperasi tersebut mencakup aspek fisik bangunan, kesiapan fasilitas pendukung, hingga pola operasional di tingkat bawah.

"Yang sudah beroperasi itu jumlahnya sebanyak 10.070 unit, dan yang sudah berdiri serta sudah jadi gedungnya itu jumlahnya sebanyak 28 ribu unit," katanya.

Pemerintah menargetkan total 35 ribu unit KDKMP siap beroperasi hingga penghujung tahun, dengan sasaran akhir pembentukan mencapai 80 ribu unit di seluruh pelosok Tanah Air.

Guna memastikan keandalan pelayanan serta kesiapan sarana prasarana, pengawasan KDKMP di tiap wilayah akan melibatkan pemangku kepentingan tingkat daerah secara terpadu.

"Nantinya dari 10.070 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi ini juga akan diawasi secara langsung oleh Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati dan wali kota di daerah masing-masing untuk memeriksa kelengkapan barang serta sarana prasarana," ucap dia.

Menko Pangan mengakui bahwa pengoperasian program berskala besar ini memerlukan mekanisme evaluasi berkala karena melibatkan integrasi pelbagai instansi pemerintah dan BUMN.

"Dalam pekerjaan besar ini ada yang sudah berjalan bagus dan ada yang belum, karena ini melibatkan banyak instansi dan BUMN tentu pelayanannya tidak mudah dan memerlukan pengawasan serta memperlengkapi kekurangan secara berkala," tambahnya.

Sebagai contoh percontohan di Desa Bumi Sari, KDKMP telah menyediakan berbagai moda layanan masyarakat, seperti pasokan LPG, agen Brilink, distribusi pupuk, beras SPHP, apotek, fasilitas Kantor Pos, hingga pembayaran tagihan listrik.

"Di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Bumi Sari Natar sudah ada LPG, agen Brilink, pupuk, beras SPHP, apotek, Kantor Pos dan pembayaran listrik yang siap melayani masyarakat. Memang kami mengakui ini belum sempurna dan perlu waktu untuk membenahi tapi yang dituju adalah terbentuknya kesejahteraan," tambahnya.