Memperkuat Tata Kelola Hutan Lestari, ASGANISPH Nasional Resmi Gelar Munas Pertama di Sleman
Musyawarah Nasional Pertama ASGANISPH resmi digelar di Sleman untuk memperkuat profesionalisme tenaga teknis dan tata kelola hutan lestari Indonesia.
 |
| Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari |
Sleman — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) memfasilitasi gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Pertama Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (ASGANISPH) Nasional. Perhelatan bersejarah yang berlangsung pada 13–14 Oktober 2026 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menjadi tonggak penting berdirinya wadah profesi resmi bagi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) di tingkat nasional.
Munas ini digelar guna mengukuhkan kelembagaan, mendongkrak profesionalisme, serta membangun kolaborasi erat antar-tenaga teknis kehutanan di seluruh penjuru Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara resmi oleh Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH), Krisdianto, pada Selasa (13/10/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh 77 perwakilan GANISPH secara luring, bersama jajaran BP2SDM Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, serta BPHL Wilayah VIII Surabaya. Peserta lainnya berpartisipasi secara daring beserta peninjau dari asosiasi mitra bisnis seperti APHI, APKINDO, ISWA, APKI, Perum Perhutani, PT Inhutani I dan V, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), hingga BPHL Wilayah I–XVIII.
Mewakili Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo, Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi DLHK DIY Antonia Sanjaya membacakan sambutan yang mengajak seluruh peserta merumuskan gagasan strategis demi kemajuan sektor kehutanan. Ia menyoroti pentingnya dukungan penuh dari para pelaku usaha dan mitra industri.
“Sinergi antara dunia usaha dan para tenaga teknis yang tersertifikasi adalah kunci utama memajukan industri kehutanan Indonesia yang lestari, berdaya saing global, namun tetap menjaga keseimbangan ekologis,” tambahnya.
Sementara itu, Krisdianto memaparkan bahwa peran GANISPH kini berkembang pesat. Jika sebelumnya berfokus pada ranah kayu—seperti cruiser, grader, dan scaler—kini keberadaannya menjadi krusial di seluruh aspek pengelolaan hutan, termasuk sektor perdagangan karbon yang makin dekat.
“Sebentar lagi kita akan masuk era perdagangan karbon. Tenaga teknis untuk karbon ini akan menjadi hal yang sangat penting,” ujar Krisdianto.
Berdasarkan data Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT), dari total 14.466 personil GANISPH saat ini, porsi terbesar masih didominasi bidang hasil hutan kayu. Sebaliknya, ketersediaan tenaga ahli bidang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan masih amat terbatas.
Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Kehutanan menargetkan penambahan GANISPH Pengujian Kelompok HHBK pada tahun depan. Langkah ini sejalan dengan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengindikasikan bahwa kelangkaan tenaga teknis HHBK mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perhutanan sosial belum optimal.
“Jangan lupa bahwa PNBP ini 80 persen kembali ke daerah. Jadi kita membangun negara ini dan juga membangun daerah,” katanya.
Guna menjaga kualitas SDM, pemerintah terus mendorong sertifikasi profesi melalui uji kompetensi di LSP terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, ASGANISPH diproyeksikan menjadi wadah penyampaian aspirasi dan inovasi teknis dari lapangan kepada regulator.
“Inilah yang menjadi tujuan utama asosiasi, yaitu mengawal profesionalisme dan independensi GANISPH,” tegasnya.
“Melalui Munas ini, Kementerian Kehutanan berharap ASGANISPH Nasional tumbuh menjadi organisasi profesi yang kuat dan kredibel, serta berkontribusi pada pengelolaan hutan lestari dan pengamanan hak-hak negara atas hasil hutan,” pungkas Krisdianto.
Baca Juga:
Posting Komentar