Atasi Kendala Lapangan, Pemerintah Pantau Serentak 8.000 Koperasi Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)(tengah) memberikan keterangan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10/2026). (ANTARA/Aria Ananda)

JAKARTA — Pemerintah secara serentak mulai melakukan pemantauan langsung terhadap sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis (15/10). Langkah pengawasan skala nasional ini ditujukan untuk mengidentifikasi serta memetakan berbagai kendala operasional guna mencari solusi cepat agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan optimal.

Inisiatif tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10), yang dihadiri jajaran kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN).

"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.

Ia menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.

"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, perwakilan kementerian beserta para wakil menteri telah membagi tugas peninjauan ke berbagai lokasi. Pemantauan lintas daerah ini turut melibatkan unsur Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), gubernur, hingga bupati setempat.

"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.

Pelibatan terpadu berbagai instansi ini dilakukan agar temuan masalah di lapangan dapat langsung dikoordinasikan secara lintas sektor, sehingga aktivitas unit usaha koperasi tidak terhambat.

"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.

Pemerintah juga memastikan hambatan yang ditemukan saat inspeksi dapat direspon secara cepat melalui jalur komunikasi langsung dari para pejabat yang bertugas.

"Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkap dia.

Sebagai pusat kendali dan pengawalan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendirikan posko khusus yang beroperasi selama satu bulan penuh. Posko ini disiagakan 24 jam nonstop untuk mencatat laporan perkembangan daerah dan meneruskan masalah yang membutuhkan tindak lanjut tingkat tinggi.

"Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tuturnya.

Langkah pendampingan ketat ini dinilai vital mengingat operasional KDKMP melibatkan jejaring yang luas, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga jajaran camat, kepala desa, dan pengurus koperasi. Pemerintah memproyeksikan koperasi memerlukan penguatan serta pendampingan usaha bertahap selama satu hingga dua tahun agar sanggup mandiri.

"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," kata dia.