Prabowo Minta PLN Berbenah Total, Targetkan 100 GW Panel Surya

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris

VOKTIS, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), mulai dari pembenahan model bisnis hingga peningkatan efisiensi dan produktivitas. Prabowo juga menginstruksikan percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Rosan mengatakan, pertemuan tersebut membahas langkah untuk mempercepat transformasi PLN agar menjadi perusahaan yang lebih efisien, produktif, dan responsif.

“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” ujar Rosan kepada wartawan.

Menurut Rosan, Prabowo secara khusus meminta pembenahan model bisnis PLN. Rancangan transformasi tersebut diminta segera disusun dan dipaparkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Sebagai langkah awal, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap operasional dan model bisnis perusahaan.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas PLN, sekaligus mengurangi beban subsidi.

“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelasnya.

Rosan menambahkan, evaluasi model bisnis diperlukan untuk memastikan pengelolaan PLN berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah akan meninjau kembali model bisnis perusahaan sebelum mengajukan usulan transformasi kepada Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Perusahaan pelat merah tersebut diminta menyempurnakan rencana cadangan atau *backup plan* untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Rosan menyebut PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi situasi krisis. Namun, mekanisme tersebut dinilai masih perlu disempurnakan.

“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegas Rosan.