Prabowo Terima Rekomendasi DEN soal MSCI, Reformasi Pasar Modal Berlanjut
Voktis, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima saran dan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait rencana MSCI mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh DEN dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Rapat itu turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait, termasuk Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya menyarankan pemerintah untuk melanjutkan reformasi pasar modal dan penegakan aturan oleh regulator.
"Kami memberi saran untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan dan melanjutkan enforcement oleh regulator yang memang juga sudah diumumkan," kata Mari Elka dalam konferensi pers usai rapat.
Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan pasar modal.
Isu MSCI menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DEN tersebut.
Selain pasar modal, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sejumlah hasil kajian dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo. Pembahasan mencakup kesiapan ekonomi nasional menghadapi dampak El Nino dan La Nina, perlindungan sosial digital, percepatan hilirisasi, tata kelola distribusi BBM, hingga program makan bergizi gratis (MBG).
Luhut mengatakan DEN juga mengonfirmasi sejumlah data ekonomi bersama para pejabat yang hadir dalam rapat. Dia menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap data-data yang dipaparkan.
DEN, lanjut Luhut, berkomitmen menyediakan data yang kredibel dan akurat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Kami akan men-feeding Presiden dengan data-data yang akurat sehingga proses pengambilan keputusan Presiden nanti basisnya akan banyak dengan data," ujarnya.

Posting Komentar