Wamenko Perekonomian: Inflasi Indonesia Dipicu Biaya Produksi dan Pasokan Barang Terbatas

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).(Foto: Inilah.com/Abdul Gani Siregar).

Jakarta - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti keterbatasan pasokan barang dan kenaikan biaya produksi sebagai faktor yang memengaruhi inflasi di Indonesia. Menurutnya, tekanan harga di dalam negeri lebih banyak dipicu oleh persoalan dari sisi penawaran atau cost-push inflation, bukan semata-mata akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026). Ia menilai, upaya pengendalian inflasi perlu diarahkan tidak hanya pada pengelolaan permintaan, tetapi juga pada peningkatan ketersediaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita memang perlu memperhatikan dengan serius inflasi, ya. Tapi ada karakteristik inflasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala (BPS Amalia Adininggar Widyasanti), inflasi di Indonesia itu ternyata lebih sebagai cost-push inflation, lebih sebagai inflasi yang didorong oleh faktor-faktor biaya, faktor suplai,” ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Menurut Dradjad, karakteristik inflasi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan sumber permasalahannya. Apabila kenaikan harga terjadi karena biaya produksi meningkat atau barang sulit diperoleh, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar.

Ia menegaskan, peningkatan suplai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah kebutuhan masyarakat yang tetap harus terpenuhi.

“Bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong apa? Mendorong suplai,” katanya.

Cabai dan Elektronik Jadi Contoh Tekanan Harga

Dradjad menjelaskan, keterbatasan pasokan dapat mendorong kenaikan harga meskipun daya beli masyarakat masih terjaga. Kondisi tersebut dapat terjadi pada komoditas pangan maupun produk yang bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Ia mencontohkan cabai yang ketersediaannya terkadang tidak mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, produk elektronik yang masih mengandalkan impor juga berpotensi mengalami tekanan harga akibat perubahan biaya pengadaan.

“Daya belinya bagus nih, tapi kita suplai-suplai cabai, suplai apa-apanya agak kurang. Atau mungkin kalau tadi ada inflasi elektronik, ya elektronik masih impor. Nah, ini yang akhirnya mendorong inflasi,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap barang impor membuat harga sejumlah produk rentan terhadap perubahan biaya dari luar negeri. Karena itu, peningkatan kapasitas produksi domestik, ketersediaan bahan baku, serta kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga.

Jika hambatan pasokan tidak segera diatasi, tekanan inflasi berpotensi berlanjut meskipun permintaan konsumen tidak meningkat secara berlebihan.

Pemerintah Dorong Ekspor Bersih dan Perbaikan Data

Selain membahas inflasi, Dradjad menyoroti pentingnya peningkatan ekspor bersih atau net ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Ekspor bersih merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor. Apabila ekspor tumbuh lebih besar dibandingkan impor, kontribusinya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah berencana memperkuat koordinasi dengan BPS melalui pertukaran data dan penyempurnaan pencatatan statistik ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran aktivitas ekonomi yang lebih lengkap sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Dan untuk menjaga pertumbuhan ke depan, itu salah satu yang saya catat adalah bahwa net ekspor, ekspor bersih perlu digenjot. Tentu kami akan ajak Ibu Kepala, jadi rencananya Ibu Kepala dan kita, kita akan keluyuran, ya, ke kementerian/lembaga terkait untuk kita berbagi data, kemudian kita bagaimana bisa memperbaiki pencatatan data supaya semuanya bisa tertangkap oleh BPS,” pungkas Dradjad.

Dengan demikian, pemerintah menyoroti dua agenda yang perlu diperkuat, yakni menjaga ketersediaan barang untuk mengendalikan inflasi serta meningkatkan ekspor bersih untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.