Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko Fokus Tekan Karhutla di Lahan Gambut

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko memberikan keterangannya kepada awak media usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

VOKTIS, JAKARTA — Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan pengelolaan gambut menjadi salah satu prioritas lembaganya. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau ekstrem.

Hal itu disampaikan Satyawan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).

Satyawan mengatakan, kebakaran di lahan gambut kerap terjadi saat musim kemarau panjang, termasuk ketika fenomena El Niño berlangsung. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun berdampak terhadap kesehatan.

“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” ujar Satyawan.

Selain mengendalikan kebakaran, BPGMN memiliki tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan lahan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya.

Menurut Satyawan, pemanfaatan sains dan teknologi menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Teknologi akan digunakan untuk memodelkan tingkat kekeringan dan memetakan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.

BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, termasuk hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan ekosistem mangrove.

Satyawan mengatakan, upaya penanganan dilakukan secara bertahap dengan target mengurangi kejadian kebakaran berulang. Pemetaan juga akan dilakukan terhadap lebih dari 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurutnya, BPGMN tidak dapat bekerja sendiri karena penanganan kebakaran melibatkan berbagai pihak.

“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” ujar Sriyanto.

Sriyanto juga menyoroti pentingnya deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum kebakaran terjadi. Data yang diperoleh selanjutnya perlu dianalisis untuk memperkirakan risiko dan menentukan langkah penanganan.

Dia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator penting dalam mengantisipasi kebakaran. Jika permukaan air gambut turun hingga kurang dari 40 sentimeter, langkah penanganan perlu segera dilakukan.

“Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” tuturnya.